Abang Rooy Leutuan

Januari 22, 2010

Strategi Pengembangan Pendidikan di Indonesia

Filed under: Uncategorized — Harun Al Rasyid Leutuan @ 1:22 pm

Strategi Pengembangan Pendidikan di Indonesia
Oleh Harun Al Rasyid Leutuan

Pengembangan pendidikan di Indonesia sekurang-kurangnya menggunakan empat strategi dasar. Yakni, pertama, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kedua, relevansi, ketiga, peningkatan kualitas, dan keempat, efisiensi. Secara umum strategi itu dapat dibagi menjadi dua dimensi yakni peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Pembangunan peningkatan mutu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pendidikan. Dimensi pemerataan pendidikan diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan bagi semua usia sekolah.
Salah satu upaya pemerataan pendidikan di Indonesia adalah program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yakni Sekolah Dasar (SD) 6 tahun dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) selama 3 tahun. Kebijakan ini disebut sebagai upaya menerapkan pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia yang erat kaitannya dengan gerakan melek hurup dan masyarakat belajar. Namun demikian, setelah delapan tahun berjalan, gerakan Wajar 9 tahun belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memberi gambaran jumlah anak putus sekolah masih sangat besar dibandingkan mereka yang bisa terus melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian 1995-1999 ternyata pencapaian kelulusan hanya 26,39% untuk perempuan dan 30,57% untuk laki-laki. Artinya hanya sepertiga peserta didik yang bisa meneruskan sekolah, kenyataan ini menunjukkan beratnya daya dukung masyarakat untuk menopang pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) baru sekitar 60% (Susenas, 1997). Angka buta huruf masih sekitar 10% dari penduduk umur 10 tahun ke atas. Kemampuan membaca murid Sekolah Dasar (SD) bangsa Indonesia terendah di kawasan ASEAN. Hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat Sekolah Dasar yang dilaksanakan oleh “The International Association for the Evaluation of Educational Achievement” (IEA) menunjukkan bahwa siswa SD di Indonesia berada pada urutan ke 26 dari 27 negara peserta studi (Elley, 1992). Sementara untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), studi terhadap kemampuan matematika siswa SLTP menempatkan siswa Indonesia pada urutan ke-34 dari 38 negara, dan untuk Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berada pada urutan ke-32 dari 38 negara peserta. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya kualitas tenaga guru, kurikulum, manajemen pendidikan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Alasan ini menunjukkan perlunya strategi baru dalam menciptakan masyarakat melek hurup. Keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana; lemahnya kualitas guru, kurikulum dan manajemen pendidikan salah satunya dapat diatasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pendidikan.
Pendidikan tinggi mempunyai peranan dan tanggungjawab yang strategis dalam pembangunan suatu bangsa, termasuk memecahkan persoalan-persoalan pendidikan, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Dalam kerangka itulah peranan Lembaga Pendidikan Tinggi yang tercermin dalam fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat membantu mengembangkan konsep dan strategi pendidikan dasar yang dilakukan dengan pola kerjasama antar pembuat kebijakan pendidikan dan dunia industri.
Di samping itu, paradigma baru pendidikan tinggi, yaitu kemandirian, akuntabilitas, evaluasi dan akreditasi nasional akan menjadi acuan dalam memecahkan prolema pendidikan di Indonesia.

PENGELOLAAN Pendidikan Tinggi di Indonesia secara umum merupakan tanggung jawab Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), namun departemen lain dibenarkan menyelenggarakan pendidikan, salah satunya Departemen Agama.
Inilah salah satu kekhususan pengelolaan pendidikan di Indonesia. Lebih jauh, istilah pendidikan umum dan pendidikan agama atau perguruan Tinggi Umum (PTU) dan Perguruan Tinggi Agama (PTA) masih populer meskipun nampak dikhotomis.
Pada tahun 1950 hanya ada dua perguruan tinggi negeri di Indonesia, yaitu Universitas Gajah Mada (UGM) di Yogyakarta dan Universitas Indonesia (UI) di Jakarkta yang resmi didirikan pada tahun 1950.
Pada dasawarsa 1951-1960 terjadi pertumbuhan yang sangat pesat dalam jumlah lembaga pendidikan tinggi. Di samping Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI), lembaga pendidikan tinggi bertambah 16 buah, yaitu 13 Universitas dan Institut Negeri, serta 3 institut pendidikan tinggi negeri, tersebar di seluruh Indonesia.
Sebanyak 16 Universitas dan Institut serta 7 Institut Pendidikan tinggi negeri dibangun pada dasawarsa 1961-1970. Dengan demikian, terwujudlah aspirasi politik untuk mendirikan sekurang-kurangnya satu perguruan tinggi negeri di setiap provinsi.
Pada saat ini (1999) jumlah PTS seluruh Indonesia 1027 buah sehingga daya tampung mahasiswa PTS telah mencapai 2/3 atau sekitar 1,6 juta dari seluruh mahasiswa di Indosnesia yang berjumlah sekitar 2,4 juta. Jadi, jumlah mahasiswa PTS sudah jauh melampaui kapasitas PTN yang hanya menampung sekitar 600.000 mahasiswa.
Sebagai perguruan tinggi Negeri Agama Islam yang berada di bawah pengelolaan Departemen Agama, yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) bersama dengan Perguruan Tinggi lainnya memikul tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. IAIN/STAIN bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepribadian dan akhlaq manusia, serta keilmuan dan keterampilan profesional. Pembangunan Indonesia menempatkan IAIN/STAIN pada posisi penting dan strategis. Tujuan IAIN/STAIN di atas selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki keimanan dan ketaqwaan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Terdapat 14 IAIN dan 33 STAIN dan 350-an Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di seluruh Indonesia sejak didirikan pada akhir tahun 1950-an. IAIN/STAIN telah menghasilkan ratusan ribu alumni dalam berbagai bidang, khususnya pendidikan, termasuk pendidikan dasar, dakwah dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan pendekatan dan komunikasi kekagamaan yang mereka miliki, para alumni IAIN/STAIN telah berperan penting dalam pembangunan, dan sekaligus mengurangi dampak dan ekses negatif modernisasi.
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terdiri atas Institut Ilmu Keguruan dan Pendidikan (IKIP) yang mulai tahun 2000 berubah menjadi universitas. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada Universitas; Fakultas Tarbiyah (Pendidikan) pada IAIN atau jurusan Tarbiyah (pendidikan) pada STAIN.
LPTK berfungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan calon pendidik atau tenaga pengajar (guru) di semua jenjang pendidikan mulai Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Pertama dan Menengah.
Pendidikan guru merupakan tanggung jawab perguruan tinggi. Tugas ini bahkan menjadi semakin penting mengingat pengaruhnya yang besar terhadap mutu pendidikan di jenjang pendidikan di bawahnya yang lulusannya kemudian menjadi masukan ke perguruan tinggi. Para calon guru yang disiapkan itu dituntut untuk lebih dari sekadar menjadi penyaji atau penyampai pengetahuan kepada para siswanya, melainkan mereka juga harus mampu membantu para siswanya untuk mengembangkan keterampilan belajar. Kemampuan-kemampuan seperti ini perlu dikembangkan pada mahasiswa keguruan agar mampu mengelola proses belajar-mengajar secara efektif. Hal ini kemudian menuntut calon guru untuk memiliki gelar minimal S1 dalam bidang keilmuan tertentu.
Dalam kerangka pengabdian dan pelayanan pada masyarakat, Perguruan tinggi turut menyusun rencana pembaharuan pendidikan yang disampaikan kepada Lembaga-lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk dinas-dinasnya. Rencana dan pelaksanaan suatu sistem pendidikan termasuk gerakan Wajib Belajar 9 Tahun (melek hurup) dikaji alternatif-alternatif pengembangannya. Salah satu contoh, meskipun Wajar baru dapat dimulai pada tahun 1994, sebenarnya lontaran-lontaran idenya sudah disampaikan oleh kalangan akademisi Perguruan Tinggi jauh sebelumnya. Sejak tahun 1989 bahkan sebelumnya, ide dan strategi memperluas kesempatan belajar Pendidikan Dasar 9 tahun telah dikaji baik kurikulum, maupun pola penyelenggaraannya.

SALAH satu paradigma baru Lembaga Pendidikan Tinggi (LPT) adalah menekankan kemandirian lebih besar dalam Pengelolaan atau Otonomi. Dengan cara pandang ini memberikan keluasan gerak dan kebijakan bagi seluruh civitas akademika LPT dalam menetapkan program-program dan arah kebijakan pendidikannya serta mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan dasar terlihat keterlibatannya dalam penyusunan konsep pengembangan pendidikan dasar, yang meliputi aspek kurikulum, tenaga pengajar, peserta didik, sarana prasarana, dan manajemen pendidikan. Pengembangan konsep pendidikan dasar yang dilakukan pendidikan tinggi didasarkan atas hasil-hasil penelitian, seminar, loka karya bahkan ujicoba-ujicoba. Misalnya pengembangan pendidikan dasar 9 tahun yang sejak tahun 1994 bangsa Indonesia telah mencanangkan wajib belajar (Wajar) 9 tahun sebagai pendidikan minimal yang diharapkan dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Gerakan Wajar 9 tahun dilakukan setelah Wajar 6 tahun dinyatakan berhasil dalam pengertian jumlah sekolah yang dibangun, tenaga pendidik yang diangkat dan Angka Partisipasi penduduk usia sekolah. Oleh karena Wajar diartikan bukan sebagai “compulsory education”, tetapi sebagai “basic education” maka keberhasilan Wajar 6 tahun adalah keberhasilan pendidikan yang diperkirakan dalam memberikan kualitas minimal anggota masyarakat dan bangsa Indonesia.
Di samping itu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan mulai tahun 2001 mengembangkan konsep Sekolah Dasar 5 tahun yang diberi nama SD Laboratorium dengan tujuan untuk mengembangkan aspek pembelajaran kreatif dan akselerasi, sehingga muatan kurikulum nasional Sekolah Dasar dapat dikemas yang waktu penyelesaiannya bisa dicapai dalam jangka lima tahun. Konsep ini sudah diuji melalui hasil penelitian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) selama 14 tahun.
Institut Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung, yang mulai tahun 2000 berubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), misalnya dalam upaya keterlibatannya dalam pendidikan dasar, sampai tahun 2001 telah mengeluarkan alumninya sebagai calon guru pada sekolah pendidikan dasar sekitar 110.000 orang yang terdiri dari program Diploma II, Diploma III dan program S1. Mereka setelah lulus langsung terjun ke masyarakat untuk mengabdi dengan mengelola pendidikan dasar yang tersebar di seluruh Indonesia. Begitu juga, Fakultas Tarbiyah (Pendidikan Islam) IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, sejak awal pendiriannya sampai tahun 2001 telah mencetak calon guru sebanyak 12.000 orang yang terdiri dari program Diploma I, Diploma II dan program S1. Mereka dididik untuk menjadi guru agama SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Lanjutan tingkat Pertama SLTP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs). Bahkan setelah adanya jurusan tadris Fakultas Tarbiyah meluluskan guru-guru eksakta seperti Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Matematika. Para lulusan itu selain menjadi guru, di antara mereka menjadi tenaga supervisi pendidikan dan terlibat dalam manajemen pendidikan. Pembukaan jurusan-jurusan baru seperti PGMI (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah) dan Guru Pendidikan Agama Islam Diploma II (GPAI D-2) menunjukkan peran Fakultas Tarbiyah semakin luas. Salah satu contoh kongkrit kepedulian Fakultas Tarbiyah (IAIN SGD Bandung) bagi Pendidikan Dasar sejak tahun 1990 diselenggarakan program penyetaraan guru agama setingkat Diploma II yang hasilnya 27.000 guru agama di Jawa Barat telah mendapat pendidikan penyetaraan yang berijazah D-2 dan D-3.
Dalam masalah strategi kerjasama, Lembaga Pendidikan Tinggi telah bekerjasama dengan Proyek Pengembangan Perguruan Tinggi, Proyek penyetaraan Guru Diploma II dan Diploma III, hibah bersaing, Riset Unggulan Terpadu (RUT) di dalam negeri. Sedangkan kerjasama dengan pihak luar negeri seperti URGE (University Research for Graduate Education), Development of Undergraduate Education (DUE) dan Quality of Undergraduate Education QUE).
Oleh karena itu, kontribusi Lembaga Pendidikan Tinggi dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pendidikan dasar dapat dipandang sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat belajar dan mengurangi gejala buta huruf. Strategi lain yang dapat digunakan adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, terdapat langkah-langkah strategis dalam rangka kerja sama antar lembaga pendidikan antara lain:
1.    Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan baik di tingkat makro (nasional dan daerah) maupun pada tingkat mikro yaitu pada lembaga pendidikan itu sendiri.
2.    Menciptakan kelembagaan agar daerah mempunyai peranan dan keterlibatan yang lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan.
3.    Mendorong peran serta masyarakat termasuk lembaga sosial kemasyarakatan dan dunia usaha terutama industri telekomunikasi dan informasi sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan dasar.
4.    Menyediakan fasilitas yang memadai agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dinamis, kreatif dan produktif.
5.    Menciptakan sistem pendidikan dasar yang pro-aktif dan lentur (fleksibel).
6.    Menciptakan suasana dan proses belajar mengajar yang mampu membangkitkan dan menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi serta minat serta semangat belajar.
7.    Menanamkan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sejak dini di tingkat sekolah dasar dalam rangka menumbuhkembangkan budaya iptek.
8.    Menumbuhkembangkan daya juang (fighting spirit), profesionalisme dan wawasan keunggulan.
9.    Menumbuhkembangkan sikap hidup yang hemat, cermat, teliti, tertib, tekun dan disiplin.
10.    Menumbuhkembangkan moral dan budi pekerti luhur sebagai pengejawantahan dari keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Beberapa hal tersebut di atas dapat dijadikan landasan dalam menciptakan sistem pendidikan yang tangguh yang perlu mendapat perhatian lembaga-lembaga pendidikan, pembuat kebijakan pendidikan, dan dunia industri.

About these ads

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Banana Smoothie Theme. Blog di WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: